Jumat, 23 November 2012

Materi PKn BAB 2 (1)

Menurut doktrin hukum tata negara, pengertian sistem pemerintahan negara dapat dibagi kedalam tiga pengertian, yaitu :
1. Sistem Pemerintahan Negara dalam Arti Paling Luas
Tatanan yang berupa struktur dari suatu negara dengan menitik beratkan pada hubungan antara negara dan rakyat. Pengertian seperti ini akan menimbulkan model pemerintahan monarki, aristokrasi, dan demokrasi.
2. Sistem pemerintahan Negara dalam Arti Luas
Suatu tatanan atau struktur pemerintahan negara yang bertitik tolak dari hubungan antara semmua organ negara, termasuk hubungan antara pemerintah pusat (central government) dan bagian-bagian yang terdapat didalam negara di tingakat lokal (local government). Kajian sistem pemerintahan negara dalam arti luas meliputi :
  • Bangnan negara kesatuan, yaitu pemerintah pusat memegang otoritas penuh (berkedudukan lebih tinggi) dibanding dengan pemerintah lokal.
  • Bangunan negara serikat (federal), yaitu pemerintahan pusat dan negara bagian mempunyai kedudukan yang sama.
  • Bangunan negara konfederasi, yaitu pemerintahan lokal (kantor atau wilayah) memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pemerintah pusat.
3. Sistem Pemerintahan Negara dalam Arti Sempit
Suatu tatanan atau strukturpemerintahan yang bertitik tolak dari hubungan sebagian organ negara di tingkat pusat, khusunya antara eksekutif dengan legislatif. Struktur atau tatanan pemerintahan negara seperti ini, akan menimbulkan odel sebagai berikut :
  • Sistem Parlementer, yaitu parlemen(legislatif) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada eksekutif. Contoh negara : Prancis, Belgia, Inggris, Jepang, India, Belanda, New Zealand, Sudan, Portugal, Italia
  • Sistem Pemisahan Kekuasaan (presidensial), yaitu parlemen (legislatif) dan pemerintah (eksekutif) mempunyai kedudukan yang sama dan saling melakukan kontrol (check and balances). Contoh negara : Indonesia, Amerika Serikat, Paraguay, Brunei Darussalam, Peru, dan Swedia
  • Sistem Pemerintahan denganPengawasan Langsung oleh Rakyat, yaitu pemerintah (eksekutif), pada hakekatnya adalah badan pekerja dari parlemen (legislatif), dengan kata lain eksekutif merupakan bagian yang tak terpisahkan dari legislatif. Oleh karena itu, parlemen tidak diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan kepada eksekutif, sehingga yang berhak mengawasi parlemen dan eksekutif adalah rakyat yang secara langsung. Contoh negara : Swiss
Dalam teori modern saat ini, bentuk Negara yang terpenting adalah Negara kesatuan (Unitarisme) dan Negara Serikat (Federasi).
  1. 1.          Negara Kesatuan
Yang dimaksud Negara kesatuan adalah Negara yang merdeka dan berdaulat, yang berkuasa satu pemerintah pusat yang mengatur daerah secara menyeluruh. Bentuk Negara ini tidak terdiri atas beberapa Negara yang menggabungkan diri sehingga menjadi suatu Negara, yang  Negara-negara itu mempunyai status masing-masing seperti Negara federasi.
  1. 2.          Negara Federal
Negara Serikat (Federasi) yaitu Negara yang merupakan gabungan dari beberapa Negara, yang menjadi Negara bagian dari  Negara Serikat  itu. Negara- Negara  bagian dari Negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri , dengan menggabungkan diri dengan Negara Serikat, berarti ia melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada Negara Serikat itu. Kekuasaan yang di lepaskan itu di sebabkan sebuah demi sebuah (Limitative), yang merupakan delegated power (kekuasaan yang di delegasikan).
Kekuasaan asli ada pada Negara bagian, karena ia berhubungan langsung dengan rakyatnya. Penyerahan kekuasaan kepada Negara Serikat adalah hal-hal yang berhubungan dengan hubungan Luar Negeri, Pertahanan Negara, keuangan, dan Pos.

Bentuk kenegaraan adalah ikatan antar negara yang gabungannya tidak merupakan suatu negara. Tiap-tiap negara yang bergabung dalam ikatan tersebut ada yang berdaulat penuh dan ada pula tidak. Ikatan tersebut pada umumnya terjadi karena adanya kesamaan politik, hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan atau kepentingan bersama lainnya.

Yang termasuk dalam bentuk kenegaraan, yaitu antara lain :
1. Negara dominion.
Negara dominion adalah bentuk negara yang tadinya dari daerah jajahan Inggris yang telah merdeka dan berdaulat, yang masih mengakui raja Inggris sebagai rajanya dan sebagai lambang persatuan mereka. Negara dominion berhak menentukan dan mengurus politik dalam dan luar negeri sendiri, serta berhak dengan bebas keluar dari ikatan tersebut.
Negara-negara dominion ini bergabung dalam suatu perserikatan yang dinamakan dengan “The British Commonwealth of Nations”, yang artinya Negara-negara Persemakmuran. Tidak semua bekas jajahan Inggris tergabung dalam Commonwealth karena keanggotaannya bersifat sukarela. Ikatan Commonwealth didasarkan pada perkembangan sejarah dan azas kerja sama antaranggota dalam bidang ekonomi, perdagangan (dan pada negara-negara tertentu juga dalam bidang keuangan). India dan Kanada adalah negara bekas jajahan Inggris yang semula berstatus dominion, namun karena mengubah bentuk pemerintahannya menjadi republik/ kerajaan dengan kepala negara sendiri, maka negara-negara itu kehilangan bentuk dominionnya. Oleh karena itu persemakmuran itu kini dikenal dengan nama “Commonwealth of Nations”. Anggota-anggota persemakmuran itu antara lain: Inggris, Afrika Selatan, Kanada, Australia, Selandia Baru, India, Malaysia, dan sebagainya. Di sebagian dari negara-negara itu Raja/ Ratu Inggris diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal, sedangkan di ibukota Inggris, sejak tahun 1965 negara-negara itu diwakili oleh High Commissioner.

2. Negara protektorat.
Negara protektorat adalah suatu negara yang ada di bawah perlindungan (to protect) negara lain yang lebih kuat. Masalah hubungan luar negeri dan pertahanan dari negara protectorat diserahkan kepada negera pelindung. Negara protektorat tidak dianggap sebagai negara merdeka karena tidak memiliki hak penuh untuk menggunakan hukum nasionalnya. Contoh: Monaco sebagai protektorat Prancis.
Negara protektorat dibedakan menjadi dua (2) macam, yaitu:
 Protektorat Kolonial, yaitu bentuk negara protektorat yang diamana urusan hubungan luar negeri, pertahanan dan sebagian besar urusan dalam negeri yang penting diserahkan kepada negara pelindung. Negara protektorat semacam ini tidak menjadi subyek hukum internasional. Contoh: Brunei Darussalam sebelum merdeka adalah negara protektorat Inggris.
 Protektorat Internasional yaitu bentuk negara protektorat yang dimana negara itu merupakan subyek hukum internasional. Contoh:
• Mesir sebagai negara protektorat Turki (1917).
• Zanzibar sebagai negara protektorat Inggris (1890).
• Albania sebagai negara protektorat Italia (1936).

3. Negara UNI
Negara UNI adalah suatu bentuk kenegaraan yang merupakan gabungan dari dua negara atau lebih yang merdeka dan berdaulat penuh, memiliki seorang kepala negara yang sama. Pada umumnya Negara Uni dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
1.) Uni Riil (Uni Nyata) yaitu suatu uni yang terjadi apabila negara-negara anggotanya memiliki kepala negara dan alat perlengkapan bersama yang mengurus kepentingan bersama yang telah ditentukan terlebih dulu. Uni ini sengaja dibentuk guna mewujudkan persatuan yang nyata di antara negara-negara anggotanya. Contohnya, antara lain :
• Uni Australia dan Hongaria tahun 1867-1918,
• Uni Swedia dan Norwegia tahun 1815-1905,
• Indonesia dan Belanda tahun 1949.
2.) Uni Personil yaitu suatu uni yang memiliki seorang kepala negara yang sama, sedangkan segala urusan dalam negeri maupun luar negeri diurus sendiri oleh negara-negara anggota. Contohnya:
• Uni Belanda dan Luxemburg tahun 1839-1890,
• Swedia dan Norwegia tahun 1814-1905,
• Inggris dan Skotlandia tahun 1603-1707.
Selain itu ada yang dikenal dengan nama Uni Ius Generalis, yaitu bentuk gabungan negara-negara yang tidak memiliki alat perlengkapan bersama. Tujuannya adalah untuk bekerja sama dalam bidang hubungan luar negeri. Contoh: Uni Indonesia – Belanda setelah KMB.

2.  Aristoteles
Dia membagi bentuk pemerinahan menurut jumlah orang yang memerintah dan membagi sifat pemerintahannya menjadi enam.
  1. Monarkhi berasal dari kata mono yang berarti satu dan archien yang berarti memerintah. Jadi, monarkhi adalah pemerintahan oleh satu orang, yaitu raja/ kaisar.
  2. Tirani adalah pemerintahan oleh seseorang untuk kepentingan dirinya sendiri.
  3. Aristokrasi berasal dari kata aristoi yang berarti cerdik pandai atau bangsawan dan archien. Jadi, aristokrasi adalah pemerintahan oleh kaum cerdik pandai demi kepentingan umum.
  4. Oligarkhi berasal dari kata oligoi yang berarti sedikit atau beberapa dan archien. Jadi, oligarkhi adalah pemerintahan oleh beberapa orang untuk kepentingan mereka sendiri.
  5. Republik/politea
  6. Demokrasi
3.  Polybios
Dia membagi bentuk pemerinahan menurut jumlah orang yang memerintah dan membagi sifat pemerintahannya menjadi enam. Yaitu
  1. Monarkhi
  2. Tirani
  3. Aristokrasi
  4. Oligarkhi
  5. oklokrasi/anarki
  6. Demokrasi

4.  Georg Jellinek
Dalam bukunya yang sangat terkenal, “Allgemeine Staatslehre”, Jellinek membagi bentuk pemerintahan menjadi dua, yaitu: monarkhi dan republik. Ukuran untuk membedakan keduanya adalah dilihat dari cara pembentukan kemauan negara (staats will). Apabila terjadinya secara psikologis atau karena kemauan seseorang, maka bentuk pemerintahannya adalah monarkhi. Sedangkan apabila terjadinya secara yuridis atau kemauan rakyat atau suatu dewan, maka bentuk pemerintahannya adalah republik.
5. Leon Duguit
Pendapat Jellinek tidak disetujui oleh Leon Duguit karena kriteria pembeda cara pembentukan kemauan negara tidak sesuai dengan kenyataan. Menurut Duguit, bentuk pemerintahan ditentukan berdasarkan:
  • Cara penunjukan kepala negara.
6. Kranenberg, menyatakan adanya ketidakpastian penggunaan istilah monarki dan republik untuk menyebut bentuk negara atau bentuk pemerintahan.

Monarkhi adalah bentuk pemerintahan yang kepala negaranya diangkat berdasarkan waris atau keturunan (herediter) dan menjabat seumur hidup. Dalam pemerintahan monarkhi tidak terjadi pemilihan kepala negara oleh rakyat atau parlemen. Maka, monarkhi melahirkan wangsa atau dinasti, keluarga pewaris tahta kerajaan.

Duguit membagi monarkhi menjadi:
  1. Monarkhi absolut, yaitu monarkhi yang seluruh kekuasaan negaranya berada di tangan raja sehingga raja berkuasa secara mutlak, tak terbatas. Raja memegang kekuasaan secara luar biasa sehingga mudah bertindak sewenang-wenang. Perintahnya adalah hukum yang harus dilaksanakan tanpa reserve. Dalam negara monarkhi absolut berlaku semboyan Princep legibus solutus est, salus publica suprema lex yang maksudnya adalah: yang berhak membentuk undang-undang adalah raja, kesejahteraan umum adalah hukum yang tertinggi.
  2. Monarkhi konstitusional, yaitu monarkhi terbatas (kekuasaan rajanya dibatasi oleh konstitusi)
  3. Monarkhi parlementer, yaitu monarkhi yang kekuasaan pemerintahannya ada di tangan para menteri (baik sendiri maupun bersama-sama) yang bertanggung jawab kepada parlemen. Raja berkedudukan sebagai kepala negara, lambang keutuhan dan kesatuan negara. Karena itu raja tidak dapat diminta bertanggung jawab (The king can do no wrong).
Menurut Duguit, bentuk pemerintahan republik pun dapat dibagi tiga seperti berikut:
  1. Republik absolut (kadang-kadang disebut otoriter), yaitu suatu negara yang seluruh kekuasaannya berada di tangan presiden.
  2. Republik terbatas, yaitu suatu republik yang kekuasaaan presidennya dibatasi konstitusi.
  3. Republik parlementer, yaitu suatu republik yang kekuasaan menjalankan pemerintahannya ada di tangan para menteri dan harus bertanggung jawab kepada parlemen. Menteri-menteri merupakan pelaksana pemerintahan dan mereka sendirilah yang mesti bertanggung jawab.
1. Sistem Pemerintahan Parlementer
Ciri sistem pemerintahan parlementer
  1. Raja, ratu, presiden dan sebagainya adalah kepala negara, dan kepala negara tidak bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil oleh kabinet.
  2. Eksekutif atau kabinet bertanggung jawab kepada legislatif, dan kabinet mengembalikan mandatnya kepada kepala negara jika parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya kepada menteri tertentu atau seluruh anggota kabinet.
  3. Dalam sistem dua partai, yang ditunjuk sebagai penyusun kabinet sekaligus perdana menteri adalah ketua partai yang menang dalam pemilu, sedangkan partai yang kalah menjadi oposisi.
  4.  Dalam sistem multi partai, penyusun kabinet harus membentuk kabinert secara koalisi untuk mendapatkan dukungan kepercayaan dari parlemen.
  5. Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen, jika kepala negara beranggapan kabinet yang benar maka atas usul perdana menteri parlemen dapat dibubarkan, kemudian pemilu harus segera dilaksanakan oleh kabinet.
Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam sistem parlementer menganut prinsip kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan, karena ia lebih sebagai simbol nasional (pemersatu bangsa), pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan melalui mosi, kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah dari parlemen sehingga sering terjadi pergantian kabinet.
 
2. Sistem Pemerintahan Presidensial
Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu :
  1. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. 
  2. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
  3. Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. 
  4. Sehingga menteri-menteri hanya tunduk dan bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif). 
  5. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. 
  6. Kedudukan presiden dan parlemen tidak bisa saling menjatuhkan, karena keduanya dipilih dan bertanggung jawab kepada rakyat pemilih. 
  7. Kendati presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR, tetapi bila presiden melakukan pelanggaran hukum, presiden dapat dikenai Impeachment yang pelaksanaanya dilakukan oleh hakim tinggi dan tidak dilakukan oleh anggota parlemen.
3.Sistem pengawasan langsung oleh Rakyat terhadap badan Legislatiatau biasa disebut dengan istilah sistem pemerintahan Referendum.

Sistem Pemerintrahan ini dipergunakan di Negara Konfiderasi Swiss.Menurut Konstitusional Faderal konfederasi Swiss disebutkan ciri-ciri dari sistem ini antara lain:
 Pemegang kedaulatan tertinggi di Negara konfederasi adalah Sidang Federal yang terdiri dari dua kamar,yaitu: Dewan Nasional dan Dewan Negara.
 Pemegang kekuasaan Eksekutif dan badan pelaksana kekuasaan tertinggi konfederasi Swiss dipegang oleh Dewan Federal,yang terdiri dari tujuh anggota dipilih oleh sidang Federal.
 Presiden dan wakil presiden konfederasi Swiss dipilih oleh sidang Federal diantaranya para anggota Dewan untuk masa jabatn satu tahun.
Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan parlementer dan presidensial
No
Sistem pemerintahan
kelebihan
kelemahan
1
presidensial
a.  Adanya sistem check and balance dapat menghasilkan keseimbangan antar organ yang diserahi tugas.
b.Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
c. Penyusunan program mudah disesuaikan dengan masa jabatan eksekutif.
a.       Setiap keputusan adalah hasil tawar menawar antara legislatif dan eksekutif, sehingga sering kurang tegas.
b.      Pengambalian keputusan relatif lebih lama.
c.       Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
2
parlementer
a.       Menteri yang diangkat merupakan kehendak suara terbanyak parlemen (wakil rakyat)
b.      Lebih mudah mencapai kesesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif.
c.       Menteri lebih hati-hati menjalankan tugasnya karena dapat dijatuhkan oleh parlemen.
a.       Sering terjadi pergantian kabinet.
b.     Kedudukan eksekutif tidak stabil.
c.     Pergantian eksekutif yang mendadak membuat program kerja yang telah disusun tidak selesai terealisir

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar